Resmikan Desa Inklusi Keuangan, Gubernur Lampung Berkomitmen Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan yang Seimbang

LAMPUNG SELATAN---Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi, meresmikan...

LAMPUNG SELATAN---Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi, meresmikan Desa Bumi Daya, Desa Seloretno dan Desa Wisata Kelawi - Minang Rua sebagai Desa Inklusi Keuangan dan Kick-Off Bulan Inklusi Keuangan Provinsi Lampung Tahun 2023, di Pantai Minang Rua, Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan, Senin (14/08/2023).

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi, Gubernur mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut, khususnya kepada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung yang selalu bersinergi bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk membangun Lampung mewujudkan rakyat Lampung berjaya.

Menurut Gubernur Arinal, Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa dipedesaan sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di desa terutama pada sektor pertanian. "Oleh karena itu untuk mendorong terjadinya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kita harus melakukan penguatan yang dimulai dari desa, membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan sudah menjadi komitmen sejak awal kepemimpinan saya," ungkap Gubernur.

Menurut Gubernur, komitmen tersebut tertuang dalam Misi Kelima Pemerintah Provinsi Lampung yakni Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan, melalui berbagai program seperti Kartu Petani Berjaya, Smart Village atau Desa Cerdas berbasis digital dan lain-lain. "Alhamdulillah ada kemajuan yang dialami oleh desa-desa, saat ini di Provinsi Lampung sudah tidak ada lagi Desa berstatus sangat tertinggal sebagian besar sudah berkembang maju bahkan mandiri," tegas Gubernur.

Selaras dengan upaya mendorong perekonomian Desa, menurut Gubernur tentunya diperlukan ekosistem keuangan inklusi di wilayah pedesaan, hal ini dikarenakan masyarakat desa memerlukan suatu pemahaman tentang sistem keuangan baik dari segi pengelolaan, permodalan atau pengembangan usaha. "Dengan diresmikannya 3 desa inklusi keuangan hari ini, tercatat sudah 16 desa inklusi keuangan yang tersebar di 4 Kabupaten di Provinsi Lampung, Saya berharap kita dapat terus mengembangkan program ini di desa-desa yang lain di Provinsi Lampung sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat," ucap Gubernur

Selain itu, Gubernur juga mengungkapkan, atas kerja keras Pemerintah Provinsi Lampung dan berbagai pihak, pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Lampung pada Agustus tahun 2023 menerima penghargaan Pemerintah Provinsi dengan strategi terbaik dalam pencapaian penyaluran KUR Tahun 2022 yang diberikan oleh Kementerian koordinator bidang perekonomian Republik Indonesia. Pemprov Lampung juga memperoleh Penghargaan Lencana Abdi Ekonomi Desa dari Kementerian Desa sebagai tanda komitmen dan kerja keras dalam membina inovasi pelayanan BUMDes melalui Elektronik Samsat Desa dalam pengelolaan pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui badan usaha milik desa atau Bumdes.

Sementara itu Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Bambang Hermanto dalam laporannya menerangkan bahwa OJK terus mengembangkan program-program dalam mengurangi kesenjangan akses keuangan bersama Pemerintah Daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan mendorong peningkatan literasi inklusi keuangan masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan akses pembiayaan dengan biaya yang rendah untuk mengurangi praktek investasi ilegal dan pembiayaan rentenir yang marak ada di daerah.

Salah satu program yang digagas oleh TPAKD di Provinsi Lampung adalah ekosistem keuangan inklusif di wilayah pedesaan, program ini bertujuan agar masyarakat pedesaan mendapatkan edukasi literasi keuangan dan masuk ke dalam ekosistem keuangan inklusif melalui peningkatan literasi keuangan masyarakat desa di Provinsi Lampung. "Program ini berjalan dengan nama desa inklusi keuangan, saat ini terdapat 16 Desa inklusi keuangan di Provinsi lampung yang tersebar di 4 Kabupaten yang dapat melaksanakan melayani transaksi keuangan di bidang perbankan melalui Agen Laku Pandai dan juga transaksi di pasar modal melalui gerai investasi Desa maupun komunitas investor desa," paparnya.

"Hari ini beberapa kegiatan telah dan akan dilakukan juga di tiga desa inklusi keuangan yang akan diresmikan, antara lain penyaluran KUR kepada 78 debitur di tiga wilayah desa dengan total penyaluran sebesar 4,56 miliar oleh Bank Lampung dan BRI, penambahan 6 agen Laku Pandai, Brilink dan L-smart, penyerahan 2.300 lembar saham, pembukaan galeri investasi Desa, penandatanganan komitmen pencanangan literasi dan inklusi pasar modal kepada 1000 perangkat dan masyarakat desa dan juga nanti kita meresmikan pengelolaan Bank Sampah yang terintegrasi layanan keuangan," lanjutnya.

Kepala OJK Lampung juga melaporkan bahwa OJK bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota terus melakukan kerjasama, antara lain optimalisasi penyaluran KUR yang dalam 4 tahun terakhir ini terus meningkat dan selalu melebihi target di atas 100% dari mulai 5,33 triliun realisasi tahun 2020 realisasi 104%, Tahun 2021 7,11 triliun dengan realisasi 119%, Tahun 2022 10,9 triliun dengan realisasi 105,11% dan tahun 2023 targetnya sudah meningkat menjadi 12,48 triliun, dan diharapkan juga nanti bisa melebihi target yang direncanakan.

Selanjutnya, pada kesempatan tersebut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK RI Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya mengatakan bahwa TPAKD diharapkan dapat mendukung amanat presiden dalam peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekenomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif guna mendukung target inklusi keuangan tahun 2024 sebesar 90%.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyaluran KUR secara simbolis kepada 12 orang warga Desa Wisata Kelawi. Sebelumnya Desa Kelawi juga diresmikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno sebagai salah satu desa wisata terbaik dari 75 Desa se-Indonesia dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI).

Mengakhiri kegiatan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Bambang Hermanto, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Udaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK RI Friderica Widyasari Dewi, beserta seluruh tamu undangan yang hadir melakukan pemukulan cetik dan pelepasan penyu sebagai tanda peresmian kegiatan tersebut. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).