SMK Bumi Nusantara Wonosobo Kabupaten Tanggamus Diduga Pungli Jutaan Rupiah Permurid Melalui Komite

Kembali, wali murid mengeluhkan besarnya biaya daftar ulang sekolah sebesar Rp. 1.500.000 .- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipungu...

Kembali, wali murid mengeluhkan besarnya biaya daftar ulang sekolah sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipungut K omite dan disetujui kepala sekolah SMK Bumi Nusantara Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Selasa (27/9/22).

 27, 2022

“Uang daftar ulang yang sangat besar sekali yaitu sebesar Rp.1.500.000.- yang dilakukan kepala sekolah beserta komite sekolah jelas ini sangat menyulitkan dan menyusahkan kami semua” ujar salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya pada awak media.

Menurut wali murid tersebut para siswa-siswi di SMK Bumi Nusantara Wonosobo, Kabupaten Tanggamus telah mendapatkan dana BOS.

Kapolres Lampung Timur Dampingi Gubernur Lampung dan Kapolda Lampung dalam Acara Penanaman Pohon

“Padahal untuk siswa sudah ada dana BOS kalau tidak salah, untuk SMA satu orang pertahun mencapai 1.500.000 satu juta lima ratus ribu rupiah, sedangkan jumlah siswa SMK Bumi Nusantara sangat banyak”lanjutnya.

Wali murid kelas X (sepuluh) itu juga mempertanyakan dugaan Pungutan Liar (Pungli) sedangkan menurutnya ada dana BOS yang diperoleh sekolah tersebut dengan jumlah murid yang kurang lebih mencapai 400 orang.

“Mencapai 400 orang siswa bahkan lebih kalau dikalikan 400 orang x dikali Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus rupiah) total 600 ratus juta lebih, begitu besarnya dana BOS, kok masih kurang malahan meminta uang dana daftar ulang lagi” tambahnya.

Wali murid tersebut menyampaikan pihak SMK Bumi Nusantara Wonosobo bahkan meng-intervensi jika ada yang belum mencicil atau membayar maka siswa atau siswi nya tidak diperkenankan mengikuti ujian.

“Bahkan bagi siapapun siswa yang belum mencicil sama sekali, maka siswa tersebut tidak diperbolehkan ikut ulangan, anak saya salah satu nya pak”. Ucap wali murid.

Bahkan, wali murid itu mengungkapkan saat rapat Komite pihak wali murid tidak yang menyetujui bahkan terkesan terpaksa dan meminta awak media untuk mempublikasikan dugaan Pungli tersebut.

“Sebenarnya semua wali murid diwaktu rapat komite tidak setuju,akan tetapi kami terpaksa menyetujui nya, lantaran tidak ada pilihan lain,kami para Wali murid minta tolong dengan bapak bapak dari media, tolong masalah ini di usut sampai tuntas,karna ini jelas melanggar peraturan”, pungkasnya.

“Tentang besar biaya komite/uang daftar ulang yang sangat besar sekali yaitu sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan kepala sekolah beserta komite sekolah jelas ini sangat menyulitkan dan menyusahkan kami khusus semua wali murid yang anak nya bersekolah di SMK Bumi Nusantara itu pak, apalagi uang komite ini sangat mahal sekali, ini jelas menyusahkan kami para wali murid khusus nya anak saya yang masih kelas X sepuluh/kelas satu”keluhnya dengan tegas.

Ditempat terpisah, Kepala sekolah SMK Bumi Nusantara Madsurahman membenarkan tentang adanya dugaan Pungli yang dilakukan oleh pihak sekolah beserta Komite saat ditemui awak media, pada Sabtu (24/09/22).

“Memang betul bang apa yang disampaikan oleh wali murid itu, akan tetapi ini sudah hasil musyawarah dengan semua wali murid. Bukan semata mata hasil musyawarah pihak sekolah secara sepihak, dan diwaktu musyawarah semua wali murid setuju tidak ada yang keberatan, untuk kegunaan dana nya pun sudah kami paparkan dan dijelaskan, tapi tidak semua siswa kami kenakan biaya”ujarnya.

“Rp.1.500.000.- (satu lima ratus ribu rupiah), yang segitu hanya kelas X sepuluh untuk kelas XI sebelas dan kelas XI 12 dua belas beda lagi, tapi tidak bisa dijelaskan dan itupun ada toleransi dari pihak sekolah seandainya ada siswa yang kurang mampu”terangnya Kepsek SMK Bumi Nusantara Wonosobo.

Kepsek Madsurahman menambahkan pihaknya bahkan sampai memeriksa kerumah para wali murid untuk memastikan kemampuan wali muy membayar dugaan Pungli tersebut.

“Dan nanti kami perintahkan wali kelas siswa tersebut untuk mengecek langsung kerumah siswa tersebut, untuk memastikan kebenaran tentang keadaan siswa itu, kalau memang benar maka kami berikan toleransi kepada yang bersangkutan” pungkasnya.